Universal Health Coverage (UHC) merupakan program Nasional yang mulai akan dilaksanakan mulai tahun 2019 dimana semua masyarakat Indonesia diwajibkan memiliki Kartu Jaminan Kesehatan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Bangli sudah melakukan sosialisasi awal kepada seluruh Desa di Kabupaten Bangli agar melakukan pendataan bagi masyarakat yang belum memiliki Kartu Jaminan Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Bangli akan membiayai dari Anggaran APBD Daerah sebesar 75 persen dan sisanya 25 persen bersumber dari Dana Desa. Pemerintah Desa Kayubihi sudah ...

Penilaian 10 Program Pokok PKK di Desa Kayubihi berlangsung pada hari Senin, 3 September 2018 bertempat di Balai Banjar Kayubihi, Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli. Tim Penilai berasal dari Kabupaten yang Diketuai oleh TP PKK Kabupaten Bangli Ny. Erik Gianyar yang pada kesempatan ini diwakili oleh Ketua Tiga PKK Kabupaten Bangli Ny. Giri Putra. Tim Penilai tiba di Desa Kayubihi sekitar pukul 09.00 Wita yang disambut oleh PKK Desa Kayubihi yang berbaris di depan Balai Banjar Kayubihi. Ketua PKK Desa Kayubihi juga memberikan karangan bunga kepada Ketua ...

Dalam Memperingati HUT RI ke 73, Pemerintah Kabupaten Bangli mengadakan lomba gerak jalan kreasi pada hari sabtu tanggal 25 agustus 2018. Para peserta lomba adalah ibu- ibu PKK yang berasal dari Desa dan Kelurahan Kecamatan Bangli, Susut dan Tembuku. Pkk Desa Kayubihi ikut berpartisipasi dalam lomba gerak jalan dengan nomor urut 09 dengan nuansa pakaian Merah Putih dan yang terlihat menarik mengenakan topi yang terbuat dari bahan gelas plastik bekas yang merupakan bentuk keperdulian PKK Desa Kayubihi terhadap masalah sampah plastik ...

Dalam memperingati HUT RI yang ke-73, Pemerintah Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli berpartisipasi mengikuti lomba penjor hias. Kriteria penjor yang harus dibuat adalah memakai kain merah putih dan menggunakan janur sebagai hiasan. Pemasangan penjor paling lambat pada hari kamis tanggal 9 agustus 2018. Desa Kayubihi mendapat Nomor Urut 3 yang berlokasi di samping kiri pintu keluar Kantor Bupati Bangli. Bambu ‘petung’ berukuran tinggi 10 meter sebagai bahan dasar pembuatan penjor yang dibeli langsung di Desa Kayubihi yang ...

Total Belanja Desa Kayubihi Tahun 2018 sebesar Rp. 4.718.102.686,- terdiri dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.  907.804.459,00 (19%), Bidang Pembangunan sebesar Rp.  2.613.529.183,- (54%), Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp.  923.936.104,- (20%) dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 270.155.290,- (6%). Total Pendapatan Desa Kayubihi Tahun 2018 sebesar Rp.  4.643.005,- terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp. 31.000.000,- Dana Desa (APBN) sebesar Rp. 742.124.000,-  Alokasi ...

Kemunculan industri kerajinan bambu di Desa Kayubihi berkembang pada tahun 1964, tetapi sebelum itu sudah berkembang kerajinan bambu yang lebih sederhana dan hanya digunakan sebagai pelengkap perabotan rumah tangga. Pada mulanya kerajinan bambu dikerjakan oleh orang tua sebagai pengisi waktu luang apabila pekejaan di dapur dan di kebun selesai. Bencana meletusnya Gunung agung pada tahun 1963 membuat masyarakat Desa Kayubihi mencari alternatif pekerjaan lain selain bertani. Hingga akhirnya beralih menjadi pengerajin bambu dengan melihat potensi yang ...

Desa Kayubihi terletak disebelah utara Kota Bangli sekitar 9 kilometer atau ditempuh dalam waktu 15 menit dari kota Bangli dengan Kendaraan. Desa Kayubihi merupakan salah satu Desa Bali Kuno yang masih menerapkan konsep dresta kuno yang terbukti dengan masih banyaknya aktivitas keagamaan unik  yang menggunakan sistem Dulu Apad. Salah satu aktivitas keagamaan yang dilakukan baru-baru ini adalah Ngusaba Kelod yang sebelumnya sudah diawali dengan Ngusaba Dalem Pingit. Dalam pelaksanaan Ngusaba Kelod di Desa Kayubihi, ada beberapa tradisi langka ...

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat Pemerintah Desa Kayubihi mengembangkan Sistem Informasi Desa berbasis website. Sistem yang dipergunakan berplatform OpenSID. Platform ini digunakan mengingat sistem ini gratis dan tidak membebani desa dalam biaya pengadaan software atau sistem operasi. Pengembangan Sistem Informasi Desa dimaksudkan untuk membuka akses informasi publik kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan mengingat sistem informasi yang dibangun berbasis ...